Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi untuk Pengusaha Ultra Mikro

22-09-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Foto: Arief/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan, Komisi VI DPR RI menghendaki para pengusaha ultra mikro, yang banyak digeluti oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah dibantu, diberikan bimbingan, dan diberdayakan secara ekonomi. Bimbingan tersebut dapat diberikan melalui Kementerian BUMN, dengan membentuk holding ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

 

"Kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi ultra mikro yang berkualitas. Stabilitas bisnis ultra mikro yang cash in dan cash outnya terukur, dengan harapan bisnis ultra mikro ini bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya, peningkatan kualitas hidup keluarnya, memenuhi kebutuhan pokok, baik kesehatan dan pendidikan," jelas Aria Bima saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

 

Aria berharap pemerintah mampu meningkatkan kualitas perekonomian bagi rakyat kelas menengah ke bawah lewat para pengusaha ultra mikro, atau yang juga biasa disebut pengusaha 'gurem'. Melalui holding ultra mikro, hendaknya pemerintah bisa memberikan bantuan dan bimbingan dari sisi permodalan. Harapanya kedepan para pengusaha kecil ini bisa mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

 

"Ini akan berdampak pada kesenjangan ekonomi secara nasional, pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara Ultra Mikro atau kita sebut UMi, merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memperkuat ekosistem unit usaha terutama pada masa pandemi Covid-19," ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.  

 

Menurut Aria Bima, dengan pendampingan, bimbingan, dan bantuan permodalan yang profesional dari pemerintah, pengusaha kecil akan mampu meningkatkan perekonomian. Selama ini para pengusaha kecil tidak mendapat pendampingan dan bantuan yang selayaknya, sehingga banyak dimanfaatkan oleh para kalangan yang tidak bertanggung jawab.

 

Anggota Dewan dari dapil Jawa Tengah V ini mengungkapkan para pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan masyarakat kelas bawah dengan apa yang disebutnya jebakan atau akses permodalan gelap. Jebakan tersebut mengiming-imingi bantuan pinjaman permodalan, namun disertai dengan bunga yang tinggi, bahkan seringkali malah memeras para korbannya.

 

"Kita ingin dengan adanya lembaga holding ultra mikro ini mampu mengatasi jebakan tersebut. Kita pun sering mendapat sms atau wa tentang pinjalan online yang tak berizin, dan kalau kita turun ke dapil sering mendengar bank gelap dan rentenir, kebanyakan berwujud pinjaman modal disertai dengan bunga yang cukup tinggi. Kita ingin hal tersebut bisa teratasi," harap Aria Bima. (eko/sf) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...